Selasa, 27 Oktober 2009

budaya politik

A.PENGERTIAN BUDAYA POLITIK

Dalam kehidupan bernegara,masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah politik dalam hubunganya dengan pemerintah .Secara umum,budaya politik terbagi atas :

1. Budaya politik apatis (acuh,masa bodoh,pasif);

2. Budaya politik mobilisasi (di dorong atau semgaja dimobilisasi);dan

3. Budaya politik partisipasif (aktif).

Model kebudayaan politik yang berkembang dalam duatu masyarakat sangat di pengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini

1. Tingkat pendidikan warga negara (faktor kunci).

2. Tingkat ekonomi (semakin sejahtera rakyat maka semakkin tinggi partisipasi politiknya).

3. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik).

4. Sepremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil,independen dan bebas).

5. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas dan mandiri)

Almond dan verba membagi orientasi politik menjadi tiga bagian.

1. Orientasi kognitif, merupakan pemgatahuan masyarakat tentang sistem politik ,peran ,dan segala kewajibannya.

2. Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politikn dan perannya,serta para aktor dan penampilannya.

3. Orientasi evakuatif merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik secara tipikal mekibatkan nilai morakl yangf ada dalam masyarakat demgan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki .

B. TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK

Salah satu model kebudayaan politik adalah model yang terbentuk oleh tingkat partisipasi politik warga negara yang tinggi.Untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa, kita dapat mengukurnya melalui beberapa dimensi.Dimensi-dimensi yang biasanya menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat adalah sebagai berikut .

1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis , dan konsitusi negara.

2. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam menbuat kebijakan.

3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yamg meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepasa pemerintah .

4. Sejauh mana partisipasi masyarakat dakan berpolitik dan bernegara , serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dari beberapa dimensi yamg menjadi ukuran dalam tipe kebudayaan politik tersebut, kita akan melihat beberapa tipe budaya politik menurut Almond danVerba .Menurutnya, asa tiga tipe kebudayaan politik, yaitu budaya politik paeokial, budaya politik subjek , dan budaya politik partisipan.

1. Budaya politik parokial

Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan parokial bila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut.

2. Budaya politik subjek

Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan politik subjrk jika terhadap frekuensi ortientas yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau pemahaman mengenai pemguatan kebijakan yamg di buat oleh pemerimtah.

3. Budaya politik partisipan

Tipe kebudayaan politik yang ketiga ini adalah suatu bentuk budaya politik dimana amggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yams baik mengenai empat dimensi penemtu budaya politik.

C.TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI INDONESIA

Setelah membahas mengenai pengertian budaya politik, kini kita akan memcoba melihat bagaimana perkembangan budaya politik di imdonesia .Untuk sekedar menyederhanakan pembagian tipe-tipe budaya politik di indonesia, kita dapat menbaginya menjadi tiga tipe budaya yaitu budaya tradisional, budaya politik islam, damn budaya politik modern.pembagian tipe-tipe budaya politik ini lebih di dasarkan pada gaya berpolitik berkembang di indonesia.

1. Budaya politik tradisional

Budaya politik tradisionak adakah budaya politik yang nengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di indobesia.sebagai contoh ,budaya politik yandg berangkat dari paham masyarakat jawa .

2. Budaya politik islam

Budaya politik islam adalah budaya poliitik yang kebih nendasarkan idenya pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu,dakam hal ini tentu saja agama islam .Agama islam di indobesia nebjadi agama mayoritas dan indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

3.BUDAYA POLITIK MODERN

Budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tentu atau pendasaran pada agama tertentu.

Seperti halnya budaya politik islam,budaya politik modern juga bersifat kuat dan berpengaruh.

Dari ketiga tipe budaya politik yang pernah berkembang di indonesia,kita tidak bisa menentukan budaya politik parokial,subjek,atau partipan secara jelas.

D.PEMBAGIAN TIPE BUDAYA POLITIK MENURUT GEERTZ

Setelah mengetahui tiga tipe budaya politik yang berkembang di indonesia,kita juga perlu mengetahui tipe budaya politik indonesia yang pernah dibuat oleh seorang antropolog berkebangsaan amerika,Clifford Geertz.menurut geertz,budaya politik yang berkembang dalam masyarakat indonesia terbagi ,yaitu budaya politik abangun,budaya politik santri,dan budaya politik priyayi.

1.BUDAYA POLITIK ABANGAN

budaya politik abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya rolh halus yang dapat menpangaruhi hidup manusia.tradisi selamatan nerupakan ciri khas masyarakat dengan budaya politik abangan.

2.BUDAYA POLITIK SANTRI

Budaya politik santri adalah budaya politik nasyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan,khusnya agama islam .masyarakat santei biasanya diidentikkan dengan kelompok masyarakat yang sudah menjalankan ibadah atau ritual agama islam.

3.BUDAYA POLITIK PRIYAYI

Budaya politik priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekakan keluhuran tradisi.kelompok priyayi sering kali dikontraskan dengan lelompok petani.petani adalah masyarakat kelas bawah sementara priyayi adalah masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat.

E.PERKEMBANGAN TIPE BEDAYA POLITIK SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK YANG BERLAKU

pada negara-negara demokratis umumya, partisipasi politik warga negaranya dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan (policy)sedangkan menurut Herbert McClosky,partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalaui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung ,dalam proses pembentukan kebijakan umum.

1. Terbentuknya Organisasi-Organisasi Politik Organisai Masyarakat Sebagai Bagian Dari Kegiatan Sosial, Sekaligus Sebagai Penyalur Aspirasi Rakyat Yang Ikut Menentukan Kebijaksanaan Negara

2. Lahir Kelompok-Kelompok Kepentingan, Kelompok-Kelompok Penekan, Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Kontrol Sosial Maupun Pemberi Input Terhadap Kebijaksanaan Pemerintah.

3. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk di pilih atau memilih,misalnya berkampanye,menjadi pemilih aktif, atau menjadi anggota parlemen.

4. Muncul kelompok – kelompok kontemporer yang memberi,warna pada sistem input dan output kepada pemerintah,misalya melalui unjuk rasa, petisi, protes, dan demonstrasi.

F. PENTINGNYA SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK

Budaya politik di dalam masyarakat seharusnya mangalami perkembangan kearah yang lebih baik.

1. Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat.

Dengan ini masyarakat tidak lagi memilih satu pilihan politik berdasarkan apa yang di pilih oleh pemimpinya, baik pemimpin agama maupun pemimpin adat.

2. Derifinsiasi struktur.

Maksudnya,sudah ada spesifikasi tugas yang perlu di lakukan. Dalam situasi ini, seseorang tidak lagi mengerjakan semua hal , misalnya,sebagai pemimpin agama dan juga sebagai polit.

3. Perluasa peran serta politik di dalam masyarakat.

Masyarakat semakin sadar atau melek politik. Mereka menyadari bahwa pilihan politk yang mereka ambil akan menentukan nasib mereka kedepan.

G. PERANG SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai makna budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan. Budaya politik partisispan adalah budaya politik yang mencoba mengarahkan masyarakat untuk berperang aktif dalam proses politik yang berlangsung di dalam lingkungannya .

Budaya politik demokratis adalah budaya politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi. Dalam budaya politik demokratis,rakyat tidak menjadi objek dari sebuah negara.

Lahirnya budaya politik demokratis sudah menjadi cita – cita para pendiri bangsa sejak dulu.budaya ini di tujukan untuk mengganti tipe budaya politik tradisional yang sudah berkembang sebelumnya. Dengan mengembalikan kedaulatan negara pada rakyat , maka para pemengang kekuasaan tidak lagi di pandang sebagai tuan yang harus di layani.sebalikya, mereka adalah pelayanan yang harus melayani semua kenutuhan rakyat.

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP – PRINSIP DEMOKRASI

1. Pengertian demokrasi

Kehidupan yang demokratis merupakan amanat proklamasi kemerdekaan republik indonesia.tujuan utama yang hendak dicapai adalah masyarakat adil dan makmur.namun,bila kita perhatikan susunan sila-sila dalam dasar negara, pancasila, tampaklah bahwa demokrasi tidak sekadar alat,melainkan juga bagian dari tujuan itu sendiri.artinya,tujuan utama itu hendak capai melalui cara-cara yang demokratis,kita menikmati kehidupan yang adil dan makmur dengan suasana demokratis.

Susilo bambang yudhoyono memiliki dua pandangan mengenai demokrasi.

a. Ukuran normatif.demokrasi adalah partisipasi rakyat.dalam mengambil keputusan pada penetapan kebijakan.ada pemilu yang jurdil,perekrutan kepemimpinan yang teratur,penghormatan pada hak asasi manusia, Dan kebebasan pers.

  1. Ukuran demokrasi yang mapan (consilidated democracy). Negara dikatakan demokratis atau sebuah demokrasi dikatakan telah mapan apabila memiliki lima arena, yaitu adanya civil society (masyarakat madani), political society (masyarakat politik), economic society (masyarakat ekonomi), rule of law (aturanmain : undang-undang dan peraturan), dan state

Apparatus (aparatur) negara) yang berfungsi dengan baik

Dari segi pelaksanaan, menurut Inu Kencana, demokrasi terbagi atas dua model berikut.

a. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara secara langsung. Pada demokrasi langsung,lembga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan. Sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wapres, gubernur, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu. Begitu pula pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR dan DPD) dilakukan rakyat secara langsung.

b. Demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan)

Demokrasi tidaklangsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya tidak secara langsung melalui pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.

Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalamkeputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian demokrasi sebagai berikut.

a. Pengertian demokrasi menurut Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintah dimana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari dewasa.

b. Pengertian demokrasi menurut philips C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana pemerintah dmintai pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung mellaui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

c. Pengertian demokrasi menurut Afan Gaffar

Afan gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normtif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan ole negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang diwujudkan dalam dunia politik praktis.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka hakikat demokrasi adalah sebagai berikut.

a. Pemerintah dari rakyat (government of the people)

Mengandung pengertian bahwa pemerintahan sah dan diakui (legitimate government) di mata rakyat.

b. Pemerintah oleh rakyat (government by the people)

Mengandung pengertian bahwa suatu pemerintaha menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan diri dan keinginan sendiri.

c. Pemerintah untuk rakyat (government fot the people)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingn rakyat, bukan kepentingan pemerintah atau golongan.

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian,negara yang menganut demokrasi biasanya dicirikan oleh adanya pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Berikut merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

a. Prinsip-Prinsip demokrasi menurut Masykuri Adillah

b. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Robert A. Dahl

  1. Kontrol atas keputusan pemerintah
  2. Pemilihan yang diteliti dan jujur
  3. hak memilih dan dipilih
  4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
  5. Kebebasan mengakses informasi
  6. Kebebasan berserikat

c. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Blaug dan Schwarzmantel

1. Kebebasan dan otonomi (freedom and autonom)

2. Persamaan (equality)

3. Perwakilan (representantion)

4. Kekuasaan mayoritas (majority rule).

5. Kewarnegaraan (citizenship)

d. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Riswandha Imawan

1. Demokrasi yang deliberatif (mengutamakan musyawarah).

2. Substantif (mengena ke akar permasalahan).

3. Partisipatif (melibatkan seluruh rakyat)

e. Prisip-prinsip demokrasi menurut Melvin urofsky

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi

2. Pemilihan umun demokrasi.

3. Federalisme pemerintahan negara bagian dan lokal.

4. Pembuatan udang-udang.

5. Sistem peradilan yang independen.

Beberapa ahli juga mengemukakan parameter (ukuran) negara demokratis. Berikut ini adalah di antaranya.

a. Amin Rais

Parameter negara demokratis menurut amin rais adalah sebagi berikut.

1. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan.

2. Distribusi pendapatan secara adil.

3. Kesempatan memperoleh pendidikan.

4. Ketersediaan dan ketebukaan politik.

5. Mengidahkan etika politik

6. kebebesan individu.

7. Semangat kerja sama.

8. Hak untuk proses

b. Sri Soemantri

Menurut sri soemantri, negara ini dikatakan demokratis bila:

1. hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas;

2. hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan;

3. pemerintahan harus terbuka;

4. kepetingan monoritas harus dipertimbangkan.

c. Franz Magnis-Suseno

Menurut Franz Magnis-Susseno, kriteria negara demokratis adalah sebagai beriku.

1. Negara terikat demokratis hukum.

2. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat.

3. Pemilu yang beba.

4. Prinsip mayoritas.

5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

B. MASYARAKAT MADANI

1. pengertian masyarakat madani (Civil Socienty)

Ukuran demokrasi yang mapan menuntut adanya Civil society (masyarakat madani). Sesungguhnya,apakah masyarat madani itu?

Istilah madani secara umun dapat diartikan sebagai “adab atau beradab”. Dengan demikian, masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun,menjalani, dan memaknai kehidupannya.

a. Zbigniew Rau

Menurut zbigniew rau, masyarakat madani adalah sebuah ruang dalam masyarakat yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara, yang diekspresikan dalam gabaran ciri-cirinya, yakni individualis. Pasar (market) dan pluralisme.

b. Han Sung-joo

Menurut Han Sung-joo, masyarakat madani adalah sebuah kerangka hokum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari Negara,suatu ruang republik yang mampu mengartukulasikan isu-isu politik,gerakan warga Negara yang mampu mengendaikan diri dan independen,yang secara bersama- sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan soladiritas yang terbentuk serta pada akhirnya akn terdapat kelompok inti dalam masyarakat madani ini.

c. Anwar Ibrahim

Menurut Anwar Ibrahim,masyarakat madani adalah system sosial yang subur di asakan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat. Penekanan definisi masyarakat madani terletak pada :

(1) Adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang otonom dari pengaruh dan kekuasaan;

(2) Adanya ruang publik yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu.

  1. Karakteristik Masyarakat Madani

Adapun karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut.

a. Free public sphere (ruang publik yang bebas)

Rung publik diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga Negara yang memiliki akses penuh terhadap setiap Kegiatan publik.

b.

1 komentar: